EKSPOSTIMES.COM- Puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, pada hari Senin. Mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Massa yang turut serta dalam aksi ini menyoroti kebijakan kontroversial, termasuk pemotongan anggaran pendidikan dan rencana revisi beberapa undang-undang penting seperti UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah menolak pengurangan anggaran pendidikan. Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dan terjangkau tetap menjadi prioritas, karena anggaran pendidikan yang memadai dianggap kunci dalam menciptakan kesetaraan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Selain itu, para peserta aksi juga menyampaikan kritik terhadap revisi UU Minerba dan beberapa rancangan revisi undang-undang lainnya yang dianggap dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa memberikan kewenangan berlebihan kepada lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan militer berpotensi merugikan prinsip demokrasi dan keadilan.
“Seharusnya semua warga negara, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Memberikan imunitas atau kewenangan berlebih hanya akan menciptakan ketidakadilan,” ujar Koordinator BEM SI Kerakyatan Satria.
Aksi ini juga menyoroti praktik multifungsi ABRI, dengan tuntutan agar anggota TNI dan Polri tidak lagi menduduki jabatan sipil. Hal ini dianggap melanggar prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku.
Dengan sikap tegas dan tuntutan yang disampaikan, aksi Indonesia Gelap menjadi bentuk perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan hak rakyat. (riz)
