EKSPOSTIMES.COM- Sebuah praktik yang memalukan terungkap di Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa. Bantuan beras yang seharusnya menjadi hak warga diduga disalahgunakan oleh Hukum Tua Jemmy Singal.
Alih-alih menerima bantuan, warga hanya dijadikan alat formalitas dengan diminta berfoto bersama beras tanpa benar-benar mendapatkan hak mereka.
“Kami hanya dipanggil untuk berfoto seolah-olah menerima bantuan. Setelah foto selesai, berasnya diambil kembali oleh pihak desa. Ini benar-benar merugikan kami yang sangat membutuhkan,” ungkap seorang warga dengan nada penuh kekecewaan.
PRAKTIK LAMA YANG KEMBALI TERULANG
Ini bukan pertama kalinya dugaan penyimpangan bantuan terjadi di desa ini. Beberapa warga mengaku bahwa dari empat kali bantuan yang dijanjikan, baru satu kali benar-benar disalurkan. Sisanya? Hanya foto dan manipulasi laporan.
“Beras itu seharusnya untuk kami, bukan sekadar untuk foto. Jangan jadikan kami korban laporan palsu lagi,” tegas seorang warga yang menuntut keadilan.
KECAMAN TAJAM DARI AKTIVIS ANTI-KORUPSI
Darwin Najoan, seorang pegiat anti-korupsi dari Sulawesi Utara, dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat yang harus diusut tuntas.
“Ini adalah penyalahgunaan wewenang yang memalukan. Warga menjadi korban, hak mereka dirampas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dicederai,” katanya.
Darwin mendesak agar Inspektorat Minahasa dan pihak kecamatan segera turun tangan.
“Jika benar bantuan hanya dijadikan alat formalitas laporan tanpa realisasi, ini masuk dalam kategori korupsi yang nyata. Sanksi tegas harus diberikan untuk memberi efek jera,” tambahnya.
HUKUM TUA MEMBANTAH, FAKTA WARGA BERKATA LAIN
Sementara itu, Hukum Tua Jemmy Singal membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa bantuan sudah disalurkan pada Rabu (18/12/2024).
Namun, pernyataan ini diragukan warga yang menegaskan bahwa tiga dari empat bantuan sebelumnya tidak pernah mereka terima.
“Baru kali ini kami benar-benar menerima bantuan. Sebelumnya hanya difoto, berasnya diambil lagi,” ungkap seorang warga, menyoroti pola manipulasi yang diduga sudah berlangsung lama.
WARGA MENUNTUT TINDAKAN NYATA
Kasus ini telah memicu kemarahan masyarakat yang merasa dipermainkan oleh pihak pemerintah desa. Mereka berharap pihak berwenang tidak tinggal diam.
“Kami bosan hanya jadi bahan berita. Kami ingin tindakan nyata. Hak kami sebagai penerima bantuan harus dikembalikan, dan pelakunya dihukum,” seru salah satu warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan, tetapi tak pernah mendapatkan beras.
Skandal ini menjadi sorotan tajam atas buruknya tata kelola distribusi bantuan di tingkat desa. (rizky)
