Penulis: Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Jurnalis
FENOMENA perpindahan massal elite politik menuju partai penguasa di Sulawesi Utara hari ini bukan lagi dapat dibaca sebagai dinamika demokrasi yang wajar, melainkan sebagai gejala akut dari politik tanpa integritas atau tanpa kejujuran moral. Hampir setiap perubahan arah kekuasaan nasional selalu diikuti gelombang perpindahan politik para kepala daerah, elite partai, dan tokoh berpengaruh menuju lingkar kekuasaan baru. Perpindahan itu sering terjadi secara serentak, cepat, dan tanpa beban moral, seolah prinsip politik dapat dibongkar-pasang sesuai arah angin kekuasaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa sebagian elite politik tidak lagi bertumpu pada ideologi atau keyakinan perjuangan politik, melainkan pada insting mempertahankan posisi, pengaruh, dan akses terhadap kekuasaan negara.
Yang paling ironis, sebagian dari mereka sebelumnya merupakan pihak yang paling keras merendahkan partai yang kini mereka datangi. Mereka pernah mencibir, mengejek, bahkan memandang rendah perjuangan kader-kader yang bertahan ketika partai berada dalam situasi sulit. Namun ketika partai tersebut memperoleh kekuasaan nasional, sikap politik mendadak berubah total. Orang-orang yang dahulu berdiri di luar pagar kini justru tampil paling depan membawa bendera yang dulu mereka hina. Fenomena ini bukan sekadar ketidakkonsistenan politik, tetapi memperlihatkan bangkrutnya moral dan etika dalam praktik demokrasi lokal.
Dalam perspektif hukum tata negara, partai politik sejatinya dibentuk sebagai instrumen atau alat pendidikan politik rakyat dan sarana perjuangan berdasarkan konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun praktik yang berkembang justru menjadikan partai sebagai kendaraan pragmatis atau kendaraan yang hanya berorientasi pada keuntungan praktis demi menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, partai kehilangan karakter ideologisnya dan berubah menjadi alat transaksi kepentingan elite. Loyalitas politik tidak lagi dibangun atas dasar keyakinan terhadap gagasan, melainkan berdasarkan perhitungan keuntungan politik jangka pendek.
Fenomena ini secara nyata memperlihatkan menguatnya oligarki kekuasaan atau kekuasaan yang dikendalikan kelompok elite tertentu dalam demokrasi daerah. Politik tidak lagi bergerak melalui kompetisi gagasan dan kualitas kepemimpinan, tetapi dikendalikan oleh kebutuhan untuk tetap berada dalam orbit atau lingkar pengaruh kekuasaan nasional. Dalam sistem seperti ini, kedekatan dengan penguasa menjadi lebih penting daripada integritas, keberanian moral, atau konsistensi perjuangan. Kekuasaan akhirnya membentuk lingkar eksklusif atau kelompok tertutup yang hanya diisi oleh mereka yang memilih tunduk dan menyesuaikan diri terhadap arah kekuasaan dominan.
Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi atau kelompok penyeimbang pemerintah yang kuat, kritik yang hidup, dan keberanian politik untuk berbeda sikap dengan penguasa. Namun ketika hampir seluruh elite berbondong-bondong menuju satu poros kekuasaan yang sama, maka fungsi pengawasan terhadap kekuasaan menjadi lumpuh. Kritik perlahan menghilang, keberanian moral melemah, dan politik berubah menjadi arena saling mengamankan kepentingan. Pada titik itu, demokrasi hanya tersisa prosedur formal atau tata cara resmi tanpa substansi atau makna pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Lebih jauh, budaya politik “cari aman” melahirkan patronase kekuasaan atau hubungan saling menguntungkan antara penguasa dan pihak yang mendukungnya, yang merusak tata kelola pemerintahan. Kedekatan politik dengan pusat kekuasaan sering kali dijadikan instrumen atau alat untuk menjaga jabatan, mengamankan akses anggaran, memperluas pengaruh birokrasi atau sistem pemerintahan, hingga melindungi kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, relasi politik tidak lagi dibangun untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tetapi untuk mempertahankan jaringan kekuasaan dan kepentingan ekonomi elite. Dalam situasi seperti ini, rakyat hanya dijadikan objek legitimasi elektoral atau alat pengesahan kekuasaan melalui pemilu lima tahunan, sementara keputusan-keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kompromi elite.
Yang paling menyakitkan dalam situasi ini adalah nasib kader-kader militan atau kader yang tetap setia berjuang yang selama bertahun-tahun mempertahankan partai dalam kondisi sulit. Mereka yang dahulu dicemooh karena tetap bertahan justru sering tersingkir ketika para elite baru datang membawa kekuatan modal, pengaruh, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Politik akhirnya memberi pesan buruk kepada generasi muda bahwa loyalitas, konsistensi, dan perjuangan tidak lagi memiliki nilai penting. Yang dihargai justru kemampuan membaca arah kekuasaan dan kecepatan berpindah posisi demi keselamatan politik pribadi.
Publik sesungguhnya memahami apa yang sedang terjadi. Rakyat dapat melihat bahwa perpindahan massal elite politik yang selalu mengikuti arah kekuasaan bukanlah tanda kedewasaan demokrasi, melainkan bukti bahwa politik telah kehilangan fondasi etikanya. Ketika prinsip dapat ditukar demi jabatan, ketika ideologi dapat dijual demi akses kekuasaan, dan ketika loyalitas dapat berpindah mengikuti kepentingan, maka demokrasi sedang bergerak menuju krisis integritas atau krisis kejujuran moral yang sangat serius.
Pada akhirnya, fenomena politik di Sulawesi Utara hari ini adalah cermin dari rusaknya kultur demokrasi atau budaya demokrasi yang terlalu lama dibangun di atas pragmatisme atau pola pikir mencari keuntungan praktis, ketakutan terhadap kekuasaan, dan mentalitas mencari aman. Jika keadaan ini terus dipelihara, maka demokrasi hanya akan melahirkan elite tanpa prinsip, partai tanpa ideologi, dan kekuasaan tanpa kontrol. Dan ketika seluruh politik hanya diarahkan untuk mendekati penguasa, maka yang pertama kali dikorbankan bukan hanya integritas politik, tetapi juga masa depan demokrasi itu sendiri. (***)
