EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengendalian sampah sebagai prioritas nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target itu disampaikan saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4).
“Pengolahan sampah sekarang menjadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun kita harus mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo di lokasi peninjauan.
Pernyataan tersebut menandai penajaman agenda pemerintah di sektor lingkungan, khususnya pada tata kelola sampah yang selama ini dinilai belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam kunjungan itu, Presiden meninjau langsung alur pengolahan sampah, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pemanfaatan kembali menjadi produk turunan.
Menurut Prabowo, model pengolahan di TPST BLE menunjukkan pendekatan teknologi tepat guna, yaitu tidak kompleks, tetapi efektif menekan volume sampah sekaligus menghasilkan nilai tambah. Ia menyebut fasilitas tersebut layak direplikasi di berbagai daerah.
“Ini efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten,” katanya.
Fasilitas di TPST BLE mencakup mesin pra-pencacah, pemilah berbasis tromol, pencacah organik, hingga sistem konveyor yang mempercepat proses pemrosesan. Dari rangkaian itu, sampah diolah menjadi sejumlah produk, antara lain genteng dan paving berbahan plastik, pupuk organik, maggot, serta bahan bakar alternatif.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menyoroti dampak ekonomi dari pengelolaan sampah terpadu. Keberadaan fasilitas seperti TPST BLE dinilai membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus menggeser paradigma sampah dari beban lingkungan menjadi sumber daya ekonomi.
Namun, target pengendalian dalam tiga tahun akan bergantung pada konsistensi implementasi di daerah, terutama dalam hal infrastruktur, pembiayaan, dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.
Pemerintah pusat kini dihadapkan pada tantangan memastikan model serupa tidak berhenti sebagai proyek percontohan, melainkan menjadi standar nasional pengelolaan sampah. (dtc/christian)
