EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat skema perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Jumat (24/4/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muktharudin sebagai upaya memperbaiki tata kelola perlindungan PMI yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari prosedur keberangkatan hingga perlindungan di negara penempatan.
Muktharudin menegaskan, penguatan perlindungan dan peningkatan kompetensi PMI merupakan kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Implementasinya, kata dia, memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembinaan calon pekerja migran.
“Setiap calon pekerja migran harus berangkat melalui jalur resmi dan memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja di negara tujuan,” ujar Muktharudin.
Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia yang terlatih sekaligus perlindungan sejak pra-penempatan menjadi kunci untuk menekan berbagai kasus yang kerap menimpa PMI, termasuk praktik penempatan ilegal.
Gubernur Yulius Selvanus mengatakan, kerja sama tersebut relevan dengan kondisi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah pengirim PMI ke sejumlah negara, termasuk Jepang. Ia menilai, penguatan sistem yang terintegrasi akan membantu masyarakat memperoleh akses kerja ke luar negeri secara aman dan terarah.
“Ini memastikan warga Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan maksimal sekaligus meningkatkan kesiapan mereka sebelum berangkat,” kata Yulius.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga lebih kompetitif di pasar global.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri pejabat kedua pihak. Dari BP2MI, Muktharudin didampingi sekretaris jenderal dan pejabat eselon I. Sementara itu, Gubernur didampingi pelaksana harian sekretaris provinsi serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kerja sama ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem perlindungan PMI asal Sulawesi Utara secara menyeluruh, dari tahap perekrutan hingga penempatan di luar negeri. (tim)
