EKSPOSTIMES.COM- Proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah justru menyeret nama Kabupaten Minahasa dalam pusaran dugaan pemborosan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap indikasi serius penyimpangan dalam tiga proyek besar yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024, dengan total kelebihan pembayaran mencapai Rp1,9 miliar.
Ketiga proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minahasa, mencakup pekerjaan jalan dan peningkatan jaringan irigasi. Meski pembayaran telah dilakukan 100 persen, hasil pekerjaan dinilai cacat volume, jauh dari standar kontraktual, dan berpotensi merugikan keuangan negara secara masif.
Adapun, ketiga proyek diduga bermasalah itu, yakni preservasi jalan Wolaang-Manembo, pembangunan jalan kompleks RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Taraitak.
Untuk proyek preservasi jalan Wolaang–Manembo, nilai kontraknya berbanderol Rp4,67 miliar, dengan temuan volume pekerjaan senilai Rp42,18 juta tidak dikerjakan. Dalam audit BPK, pelaksana proyek dan PPK mengakui kekurangan itu dan siap mengembalikan kelebihan pembayaran, menyusul uang sudah dicairkan 100 persen.
Untuk proyek pembangunan jalan kompleks RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, nilai kontraknya sebesar Rp12,93 miliar, dengan temuan kelebihan bayar Rp441,82 juta akibat kekurangan volume pekerjaan. Dari total itu, baru Rp15 juta dikembalikan ke kas daerah, sisanya belum jelas nasibnya.
Adapun, pada proyek peningkatan jaringan irigasi DI Taraitak, nilai kontraknya berbanderol Rp2,75 miliar, dengan temuan kelebihan pembayaran Rp86,71 juta.
Secara keseluruhan, kelebihan pembayaran yang telah dipastikan mencapai Rp922,84 juta, sementara potensi tambahan kerugian sebesar Rp1,03 miliar masih dalam proses verifikasi. Uang rakyat seakan “terbang” tanpa hasil yang sebanding.
Dalam laporan resminya, BPK menyatakan bahwa temuan tersebut melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disebutkan bahwa ada kegagalan pengawasan oleh kepala perangkat daerah, ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta lemahnya integritas penyedia jasa dan konsultan pengawas.
“Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian negara yang lebih besar lagi jika tidak segera ditindaklanjuti,” tulis BPK dalam laporan auditnya.
BPK pun merekomendasikan agar Bupati Minahasa Robby Dondokambey SE segera memerintahkan pengembalian dana dan melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh pembayaran proyek tersebut.
Namun hingga kini, belum ada langkah tegas, apalagi sanksi terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Masyarakat Minahasa pun bertanya-tanya: di mana komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas?
Saat dikonfirmasi redaksi EksposTimes, Kepala Dinas PUPR Minahasa Daudson Rombon hanya menjawab singkat.
“Temuan BPK untuk pemeriksaan DAK 2024 di Dinas PUPR tidak sebesar ini. Jika ada data yang Rp1,9 miliar, boleh kirim ke kami?”sebutnya.
Publik kini menanti, apakah temuan BPK ini akan ditindaklanjuti secara hukum atau hanya berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya yang lenyap ditelan waktu. (Fharly)
