EKSPOSTIMES.COM- Sorotan lampu di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (29/10/2025), memantulkan semangat baru di tubuh Kementerian Pariwisata. Di hadapan para pejabat, akademisi, dan pelaku industri pariwisata, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berdiri tegak menyuarakan komitmen kuatnya terhadap keterbukaan informasi publik sebagai jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 bertema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Widiyanti menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar moral pemerintahan modern.
“Kami menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujarnya penuh penekanan.
Menurutnya, di sektor pariwisata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, keterbukaan informasi publik adalah cermin kepercayaan dan profesionalisme birokrasi. Kementerian Pariwisata, kata Widiyanti, telah menempatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan prima satu pintu di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kami memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat. Inilah wujud keterbukaan birokrasi kita,” tegasnya.
Sejak 2021 hingga 2024, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun ini, 2025, kementerian tersebut bahkan menorehkan prestasi nasional sebagai Juara I dalam kategori Strategi Komunikasi Terbaik pada ajang Information Transparency Awards 2025.
Forum ini juga menjadi panggung apresiasi bagi para unit kerja dan lembaga di bawah Kemenpar yang telah menunjukkan dedikasi tinggi terhadap keterbukaan. Predikat Menuju Informatif diberikan kepada Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
Sedangkan Predikat Informatif diraih oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, Poltekpar Palembang, BPO Borobudur, Poltekpar Makassar, dan sejumlah deputi strategis lainnya.
“Penghargaan ini bukti nyata bahwa keterbukaan bukan sekadar jargon, melainkan budaya birokrasi yang transparan, profesional, dan inklusif,” kata Widiyanti dengan nada penuh kebanggaan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi kebutuhan, bukan beban.
“Kalau masih ada badan publik yang menganggap keterbukaan itu kewajiban yang memberatkan, berarti ia belum memahami esensinya,” ujarnya tegas.
Forum tersebut ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan Wakil Ketua KIP RI Arya Sandhiyudha dan Kepala Biro Komunikasi KemenPANRB Mohammad Averrouce, membahas topik strategis tentang penguatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan semangat itu, Menteri Widiyanti menutup forum dengan pesan reflektif
“Transparansi adalah cahaya bagi pemerintahan. Jika cahaya itu padam, kepercayaan publik ikut redup.” Pesannya. (Lian)
