EKSPOSTIMES.COM – Lobi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berubah menjadi panggung perpisahan yang memilukan. Pegawai yang bertahun-tahun mengabdi meninggalkan meja kerjanya, satu per satu membawa kardus berisi dokumen pribadi dan kenangan, diiringi tepuk tangan pelan dan pelukan rekan kerja.
Di luar gedung, puluhan demonstran berdiri membisu, membentangkan spanduk bertuliskan “Terima kasih untuk para diplomat Amerika” dan “Kami semua pantas mendapatkan yang lebih baik.”
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah resmi memberhentikan 1.107 pegawai sipil dan 246 staf dinas luar negeri, menurut laporan internal yang dikonfirmasi oleh CBS News, Jumat (11/7). Ini adalah bagian dari operasi besar-besaran untuk merampingkan birokrasi federal sebuah langkah yang langsung memantik badai kritik di Washington dan sekitarnya.
Sasaran utama pemangkasan ini adalah Biro Populasi, Pengungsi, dan Migrasi, serta unit penting lainnya seperti CARE (Coordinator for Afghan Relocation Efforts) yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pemindahan warga Afghanistan pasca penarikan pasukan AS dari Kabul.
“Kalau sebuah biro ditutup, tentu posisi di dalamnya tidak lagi dibutuhkan. Yang dihapus adalah jabatan, bukan sekadar orang.” ujar Menteri Luar Negeri Marco Rubio
Namun pernyataan tersebut gagal meredam gelombang kritik. Dalam pernyataan resmi, para senator dari Partai Demokrat menyebut langkah ini sebagai “ancaman langsung terhadap keamanan nasional.”
“Pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan pegawai justru merusak kapasitas diplomasi dan keamanan nasional kita,” tulis mereka tajam.
Mereka menuding bahwa pemangkasan ini bukan hasil perencanaan strategis, melainkan akibat dari “reformasi sembrono” dan bahkan menyindirnya sebagai warisan dari kegagalan proyek DOGE Elon Musk, menyiratkan ironi bahwa pendekatan bisnis dan spekulatif telah menular ke lembaga paling strategis dalam urusan luar negeri AS.
Pemecatan massal ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa rencana pemerintahan Trump untuk memangkas jumlah pegawai federal tidak melanggar konstitusi, membuka jalan bagi reformasi birokrasi skala besar.
Sebelumnya, lebih dari 1.500 pegawai Kemenlu AS telah mengundurkan diri secara sukarela sejak awal tahun, sebagian besar karena ketidakpastian arah dan ancaman kebijakan restrukturisasi.
Kini, dengan lebih dari 2.800 posisi kosong, pertanyaan besar membayangi: siapa yang akan mengisi kekosongan diplomasi Amerika di panggung global?. (*)
