EKSPOSTIMES.COM- Ancaman premanisme kembali menjadi momok yang menakutkan bagi dunia usaha di Indonesia. Tak hanya pelaku bisnis lokal, investor asing pun mulai angkat suara. Mereka menyoroti bagaimana aksi intimidasi, pemerasan, dan kekerasan jalanan mengancam kelangsungan investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Terbaru, dua raksasa otomotif Asia, BYD asal China dan VinFast dari Vietnam, mengaku terganggu oleh aksi preman yang kian merajalela.
Baca Juga: Polres Minahasa Sita 75 Botol Captikus Ilegal di Eris, Bagian dari Operasi Premanisme
Masalah ini bahkan menembus radar media internasional. South China Morning Post dalam laporannya berjudul “Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem” menyebut bahwa premanisme menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Indonesia menjadi pusat industri kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara.
Mereka menyoroti bagaimana kelompok-kelompok ini memiliki jejaring kuat, tak jarang beririsan dengan elit politik dan aparat penegak hukum.
“Premanisme di Indonesia bukan sekadar fenomena jalanan. Ia adalah warisan sejarah yang kini tumbuh menjadi bagian dari ekosistem politik dan ekonomi,” tulis media tersebut, mengutip sejarah sejak masa kolonial Belanda hingga era modern.
Ian Wilson, pengamat politik Indonesia dari Murdoch University Australia, memperkuat pandangan itu. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa fenomena “bayar preman” menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi masuknya investor ke daerah-daerah tertentu di Indonesia. Bahkan, banyak perusahaan akhirnya merekrut preman sebagai tenaga kerja informal atau ‘pengaman’ lokal demi kelancaran bisnis mereka.
Namun masalahnya menjadi lebih rumit saat kelompok preman berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) besar yang punya pengaruh politik. Menurut Wilson, kekuatan ormas ini biasanya “bergerak lebih aktif” saat ada pergantian kekuasaan, mencoba membangun ulang relasi dengan aktor politik baru.
Merespons meningkatnya tekanan publik dan sorotan internasional, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Anti-Premanisme dan Ormas Radikal. Satgas ini bertugas membersihkan elemen-elemen yang merusak citra Indonesia di mata investor.
Baca Juga: Menko Polhukam Budi Gunawan Tegas! Negara Tak Akan Diam Hadapi Premanisme Berkedok Ormas
“Kami tidak akan mentolerir aksi premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim investasi. Ini soal kedaulatan hukum dan masa depan ekonomi bangsa,” tegas Budi Gunawan dalam pernyataan resminya, Selasa (7/5/2025).
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Dengan visi Indonesia Emas 2045 di depan mata, para pemangku kebijakan menyadari bahwa keberhasilan ekonomi hanya dapat dicapai jika aparat hukum mampu menertibkan kekuatan informal yang mengganggu jalannya investasi. (lip/tim)
