EKSPOSTIMES.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (pungli) di lingkungan kementeriannya dan menyerukan kolaborasi aktif dari para pengembang untuk menjaga integritas pembangunan rumah rakyat. Ara juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota untuk dialihfungsikan menjadi kawasan hunian.
Dalam acara halalbihalal bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam (21/4), Maruarar menyampaikan pesan tegas agar setiap indikasi pungli oleh oknum pegawai Kementerian PKP segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) maupun langsung kepadanya.
“Kalau ada pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi,” ujar Ara.
Baca Juga; Syarat Gaji di Atas Rp7 Juta untuk Rumah Subsidi Akan Dibahas, Ini Kata Menteri PKP
Ia menambahkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengoordinasikan penindakan terhadap oknum pegawai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ia menyerahkan proses hukum kepada kejaksaan tanpa ragu, sebagai bentuk ketegasan menjaga marwah kementerian.
Namun demikian, laporan yang masuk, tegas Ara, harus berdasarkan bukti kuat, bukan tuduhan tanpa dasar. Ia meminta pengembang untuk menggunakan kemampuan mereka dalam mendokumentasikan kegiatan, termasuk merekam video, sebagai alat bukti yang sah.
“Kalian kan jago rekam-rekam, ya rekam saja bukti pungli itu. Jangan cuma jago edit omongan menteri, rekam yang benar, laporkan ke saya,” tegasnya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Percepat Pembentukan BP3 untuk Wujudkan Hunian Berimbang
Lebih lanjut, Ara menyinggung pentingnya reformasi internal di tubuh Apersi. Ia meminta asosiasi tersebut untuk melakukan verifikasi ketat terhadap para anggotanya dan tidak segan memberikan sanksi tegas bagi pengembang yang menipu rakyat, terutama dalam proyek perumahan subsidi.
“Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Tapi yang menipu rakyat, pecat saja dari Apersi. Asosiasi harus punya standar tinggi dan membanggakan,” katanya.
Ara juga mengapresiasi pengembang yang telah berkontribusi membangun perumahan rakyat secara jujur dan profesional. Menurutnya, pembangunan perumahan yang bersih dan berintegritas akan menjamin masa depan sektor ini tetap kokoh dan dipercaya masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengumumkan dukungan terhadap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto terkait pemindahan penjara dari lokasi strategis di kota-kota besar ke daerah terpencil. Rencana ini, menurutnya, membuka peluang besar untuk penyediaan lahan bagi perumahan rakyat, khususnya di kawasan perkotaan yang semakin padat.
“Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Penjara yang di kota-kota strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta akan dipindah. Lahannya bisa dimanfaatkan untuk perumahan,” ujar Ara.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rusun Cengkareng Terus Diusut, Kerugian Capai Rp 649,89 Miliar
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menghubunginya langsung untuk membicarakan rencana tersebut. Menurut Ara, pemindahan penjara juga bertujuan memperberat akses komunikasi narapidana dan mencegah upaya pelarian.
“Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak? Penjara nanti dibangun jauh, biar susah dibesuk, dan jangan sampai jadi hotel bagi koruptor,” katanya.
Ara mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi penjara yang akan direlokasi. Meski belum merinci titik pastinya, ia menyebut bahwa ini sudah menjadi arahan Presiden yang akan segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengungkapkan gagasan pembangunan penjara di pulau terpencil sebagai langkah menciptakan efek jera bagi para koruptor. Ia bahkan menyebutkan kemungkinan memilih lokasi yang dikelilingi laut dan penuh risiko bagi narapidana yang mencoba melarikan diri.
“Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Dengan dua langkah strategis ini pemberantasan pungli dan optimalisasi lahan kota untuk perumahan Maruarar Sirait menegaskan arah kebijakan PKP di bawah kepemimpinannya akan berpihak pada rakyat, bersih dari korupsi, dan mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
(*/tom)
