EKSPOSTIMES.COM- Pengusulan gelar Pahlawan Nasional 2025 kembali menjadi sorotan publik. Salah satu nama yang masuk dalam daftar usulan tahun ini adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto, tokoh yang menorehkan sejarah panjang sekaligus menyisakan kontroversi dalam perjalanan bangsa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengajuan gelar kehormatan ini bukanlah keputusan sepihak pemerintah, melainkan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum resmi, seperti seminar yang melibatkan sejarawan, tokoh masyarakat, hingga akademisi.
“Masukan datang dari masyarakat. Setelah melalui seminar dan kajian mendalam, usulan bisa diajukan ke pemerintah daerah dan dilanjutkan ke tingkat provinsi hingga ke Kementerian Sosial,” ujar Saifullah usai menghadiri acara halalbihalal di kantor Menko PM, Minggu (20/4) malam.
Baca Juga: Kemensos Gerakkan 20 Juta Warga Dukung Koperasi Desa Merah Putih, UMKM Lokal Siap Suplai Produk
Saifullah menjelaskan, prosedur pengusulan gelar Pahlawan Nasional dimulai dari tingkat kota/kabupaten, dilanjutkan ke provinsi, hingga sampai ke pusat. Di Kementerian Sosial, usulan itu ditelaah oleh tim independen yang terdiri dari para ahli sejarah, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Setiap nama yang diajukan akan dikaji secara ketat. Kita terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk terkait tokoh-tokoh yang dinilai kontroversial,” jelasnya.
Menurut Dirjen Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati Kurniasih, Kemensos telah menerima 10 nama tokoh yang diusulkan tahun ini. Enam di antaranya adalah usulan ulang dari tahun-tahun sebelumnya, sementara empat lainnya merupakan nama baru.
Enam tokoh yang kembali diusulkan, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Jawa Timur, Soeharto Jawa Tengah, KH. Bisri Sansuri Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri Sulawesi Tengah, Teuku Abdul Hamid Azwar Aceh, Abbas Abdul Jamil Jawa Barat.
Sedangkan, empat tokoh baru yang diusulkan tahun ini, Anak Agung Gede Anom Mudita Bali, Deman Tende Sulawesi Barat, Midian Sirait Sumatera Utara, serta Yusuf Hasim Jawa Timur.
Baca Juga: Putus Rantai Kemiskinan! Kemensos Siap Bangun 100 Sekolah Rakyat Juli 2025
Pengusulan Soeharto, yang dikenal sebagai tokoh sentral Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, menuai reaksi beragam di masyarakat. Beberapa pihak mendukung karena keberhasilannya dalam pembangunan dan stabilitas nasional, sementara yang lain menyoroti aspek pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan politik di masa pemerintahannya.
Saifullah menekankan bahwa pemerintah tidak akan gegabah. Setiap jejak sejarah akan diteliti secara menyeluruh, dan keputusan akhir berada di tangan Dewan Gelar, setelah melalui evaluasi komprehensif.
“Ini bukan sekadar penetapan gelar, tapi proses refleksi sejarah bangsa. Kita harus menilai dari berbagai perspektif dan menjaga semangat persatuan,” pungkasnya.
Setiap tahun, proses pengusulan Pahlawan Nasional membuka ruang diskusi penting tentang nilai keteladanan, sejarah perjuangan, dan warisan kepemimpinan. Pemerintah berharap masyarakat terus terlibat dalam proses ini, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari pewaris sejarah bangsa.
(tim)
