EKSPOSTIMES.COM- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pembentukan Komite Teknologi dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh investasi Danantara di sektor hilirisasi dan pengolahan berbasis teknologi tinggi berjalan optimal dan akuntabel.
Dalam pidato yang disiarkan dari Jakarta pada Selasa (8/4), Presiden menegaskan pentingnya keberadaan tim ahli teknologi yang solid di tubuh Danantara. Ia menginginkan semua proyek berbasis teknologi mendapat pendampingan dan penilaian teknis dari para pakar yang kompeten.
“Harus ada Komite Teknologi. Karena mayoritas proyek Danantara adalah proyek pengolahan, maka dibutuhkan tim teknologi yang kuat dan kredibel,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden mengusulkan agar Komite Teknologi ini diisi oleh para akademisi dan pakar dari berbagai fakultas teknik terbaik di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi akan menjadi tameng untuk menghindari potensi manipulasi teknologi.
Baca Juga: Kementerian BUMN Jamin Keamanan Dana Masyarakat di Bank BUMN
“Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Lulusan terbaik yang menguasai teknologi harus dilibatkan agar kita tidak mudah dibohongi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan keyakinannya bahwa BPI Danantara akan menjadi instrumen investasi strategis jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut bahwa hasil efisiensi anggaran negara dapat dialihkan menjadi dana abadi yang dikelola Danantara, mencapai angka fantastis sekitar Rp300 triliun.
“Rp300 triliun ini akan menjadi tabungan investasi, bukan untuk dihabiskan. Tahun depan tetap akan menghasilkan, ini adalah warisan untuk anak cucu kita,” kata Prabowo penuh optimisme.
Menyoal akuntabilitas, Presiden menjamin bahwa Danantara merupakan salah satu lembaga yang paling ketat diawasi. Dengan adanya Komite Pengawasan Independen yang beranggotakan tokoh-tokoh penting negara, termasuk Ketua BPK, Ketua KPK, Ketua OJK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, hingga PPATK, pengawasan akan berjalan menyeluruh dan transparan.
“Kalau ada yang menyimpang, akan langsung ketahuan. Ini lembaga dengan pengawasan paling lengkap,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa struktur organisasi lembaga ini akan terus berkembang seiring dinamika dan kebutuhan di lapangan. Saat ini, struktur Danantara mencakup Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, serta Dewan Direksi atau Board of Danantara Indonesia.
“Nama-nama dan susunan ini masih bisa bertambah. Kami akan terus meng-update seiring berjalannya waktu,” ujar Rosan. (tim)
