EKSPOSTIMES.COM- Gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat terus berlanjut. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Tamalate kini mengambil langkah tegas dengan menutup akses Jalan Bontonompo sebagai bentuk kekecewaan mereka.
Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya mereka menggelar demonstrasi di DPRD Provinsi dan Polrestabes Makassar. Massa aksi menyuarakan enam tuntutan utama, termasuk menolak kebijakan efisiensi anggaran dan mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat kecil.
Berikut enam poin tuntutan mereka:
- Tolak Efisiensi Anggaran yang Merugikan Sektor Vital
HMI Korkom Tamalate menilai kebijakan efisiensi anggaran tanpa perencanaan matang berdampak negatif pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. - Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkeadilan dan memperburuk kondisi rakyat kecil, terutama terkait alokasi anggaran bagi sektor sosial. - Prioritaskan Pendidikan Gratis dan Berkualitas
Pemerintah diminta mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama dengan menjamin akses yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. - Berantas Mafia Tanah
Aksi ini juga menyoroti maraknya mafia tanah di Makassar yang mengancam hak rakyat atas kepemilikan tanah secara adil dan legal. - Aparat Harus Netral dalam Eksekusi Lahan
HMI Korkom Tamalate mengecam aparat yang berpihak dalam konflik lahan dan menuntut netralitas penuh dalam proses eksekusi. - Hentikan Tindakan Represif terhadap Massa Aksi
Mereka menolak segala bentuk kekerasan terhadap demonstran dan menuntut aparat mengedepankan pendekatan persuasif.
Orator aksi, Taufik, menegaskan bahwa HMI Korkom Tamalate tidak akan berhenti berjuang.
“Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar!” serunya, Jumat (28/2/2025).
Blokade jalan ini menjadi sinyal bahwa ketidakadilan tidak bisa terus dibiarkan. HMI Korkom Tamalate mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat, di mana mafia berkeliaran dan aparat menutup mata. (tim)
