EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto meminta dunia usaha mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja baru di tengah perlambatan ekonomi global dan ketatnya persaingan kawasan. Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Prabowo menekankan pentingnya ekspansi penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya dan strategis, seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki daya ungkit besar terhadap penciptaan kerja dan stabilitas sosial.
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, arahan Presiden menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha untuk kembali mendorong ekspansi dan investasi.
“Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Menurut Shinta, APINDO siap berperan aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang erat dan konsisten antara pemerintah dan pelaku usaha.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga meminta APINDO menyampaikan masukan konkret terkait kendala ketersediaan bahan baku industri manufaktur. Sektor manufaktur dipandang sebagai tulang punggung industrialisasi sekaligus kunci penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.
Presiden dan APINDO juga sejalan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, tanpa menambah beban bagi pelaku usaha yang telah patuh. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan iklim investasi.
Tuntutan Kepastian Hukum
Di sisi lain, APINDO menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah, terutama terkait regulasi ketenagakerjaan. Dunia usaha menilai kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi investasi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Pelaku usaha juga meminta kebijakan ketenagakerjaan tidak semata berfokus pada pengupahan, tetapi diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, daya saing industri nasional dapat diperkuat di tengah persaingan dengan negara-negara kawasan.
Isu kerja sama perdagangan internasional turut mengemuka dalam diskusi, termasuk percepatan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta kelanjutan berbagai perjanjian dagang lainnya. APINDO menilai akses pasar ekspor yang lebih luas menjadi faktor penting bagi penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
“Peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri, mulai dari regulasi, perizinan, logistik, hingga biaya produksi,” kata Shinta.
Ia menyinggung negara-negara seperti Vietnam yang dinilai agresif memperbaiki iklim industrinya.
Selain itu, dunia usaha meminta kepastian hukum di bidang tata ruang dan pertanahan melalui implementasi kebijakan satu peta nasional (one map policy). Kepastian tersebut dinilai krusial untuk mengurangi konflik lahan dan mempercepat realisasi investasi.
APINDO menyatakan dukungannya terhadap agenda Presiden Prabowo, termasuk penguatan industrialisasi nasional, pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi anak, dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar Shinta. (dtc)
