EKSPOSTIMES.COM- Langit Jayapura tampak cerah ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tiba di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua, Rabu (19/11/2025). Namun atmosfer rapat internal yang digelar siang itu terasa tegang namun penuh harapan. Di hadapan seluruh jajaran BPN se-Papua, Menteri Nusron menggelar pembinaan langsung. Sebuah momentum penting yang menandai kembali komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperbaiki kualitas layanan pertanahan di Tanah Papua.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” tegas Nusron, menyuarakan prinsip dasar yang menjadi fondasi transformasi layanan pertanahan.
Pernyataan ini bukan sekadar pengingat birokratis, tetapi dorongan keras agar BPN di Papua mempercepat modernisasi layanan. Menteri Nusron menekankan bahwa penyempurnaan alur kerja, efisiensi proses, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memangkas kerumitan administrasi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Bagi Nusron, digitalisasi bukan lagi pilihan—melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang akurat, cepat, dan tepercaya.
Papua memiliki struktur organisasi pertanahan yang unik, terbagi menjadi dua Kanwil, BPN Provinsi Papua yang menaungi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah serta BPN Provinsi Papua Barat yang mengelola wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. luasnya wilayah dan beragamnya karakteristik masyarakat membawa tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan.
Karena itu, Nusron menekankan bahwa kunci keberhasilan reformasi layanan bukan hanya pada sistem, melainkan pada manusia yang menjalankannya.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya, mengingatkan pentingnya kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme aparatur pertanahan di Papua.
Kunjungan Nusron ke Jayapura bukan agenda tunggal. Sebelum memasuki sesi pembinaan, ia terlebih dahulu menyerahkan berbagai sertipikat, termasuk 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), serta 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua. Ia juga memimpin Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat isu krusial di Papua untuk memastikan hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
Langkah ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan tidak hanya berbicara soal sistem digital dan alur birokrasi, tetapi juga pengakuan atas hak-hak adat yang selama ini menjadi denyut nadi masyarakat Papua.
Sesi pembinaan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, jajaran pejabat ATR/BPN, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Papua. Rapat berlangsung intens, namun satu pesan Nusron menggema paling keras: layanan pertanahan harus menjadi semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Papua menjadi saksi bahwa reformasi birokrasi pertanahan sedang bergerak dan tidak ada ruang lagi untuk lambat. Menteri Nusron menginginkan perubahan nyata, sekarang juga. (*/Tim)
