EKSPOSTIMES.COM- Harapan untuk melihat barisan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai berdatangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tampaknya harus kembali ditahan. Pemerintah resmi menunda pemindahan ASN ke pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur, seperti disampaikan Menteri PAN-RB Rini Widyantini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Otorita IKN, dan BKN, Selasa, 22 April 2025.
“Belum ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dimulainya pemindahan ASN ke IKN. Rencana tersebut masih harus menunggu kepastian lebih lanjut,” ujar Rini dalam siaran langsung di kanal Youtube.
Penundaan ini sebenarnya bukan kabar baru. Surat resmi dari Menpan RB tertanggal 24 Januari 2025 telah lebih dulu menyampaikan bahwa pemindahan ASN yang awalnya dirancang mulai tahun 2024, tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Rini mengungkapkan, perubahan struktur pemerintahan pasca pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 menjadi faktor utama penundaan. Konsolidasi internal dan penataan ulang organisasi membutuhkan waktu, terlebih dengan adanya penambahan kementerian dan lembaga.
“Perubahan ini menuntut penyesuaian besar, termasuk dalam penyediaan gedung perkantoran dan hunian ASN di kawasan IKN,” jelasnya.
Pemerintah kini menargetkan penyusunan ulang kebijakan pemindahan ASN untuk tahun 2026, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan terbaru agar lebih selaras dengan visi jangka panjang IKN Nusantara.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menyoroti rencana pemindahan ASN yang dinilai masih terpusat pada Jawa dan Kalimantan Timur. Menurutnya, jika semangat pemerataan pembangunan benar-benar ingin diwujudkan, maka ASN dari wilayah Kalimantan lain dan Indonesia Timur pun harus diberi porsi yang adil.
“Jangan semua dari Jawa, Bu Menteri. ASN dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Barat, Tengah, bahkan dari Papua, Maluku, NTT juga harus diberdayakan. Kalau tidak, ini cuma mindahin gedung, bukan mewujudkan mimpi republik,” tegas Deddy.
Ia pun mempertanyakan pola rekrutmen ASN untuk IKN yang dinilai belum inklusif.
“Kenapa ASN unggulan dari Kalimantan lain tidak dilibatkan? Jangan cuma Kalimantan Timur. Ini ibu kota seluruh Indonesia, bukan satu provinsi saja,” tandasnya.
Dengan penundaan ini, publik kembali bertanya: kapan tepatnya IKN akan benar-benar hidup sebagai pusat pemerintahan baru? Sementara pemerintah merumuskan strategi ulang, desakan untuk menjadikan IKN sebagai simbol pemerataan dan persatuan Indonesia terus menguat.
(tim)
