EKSPOSTIMES.COM– Politisi perempuan asal Aceh Timur, Martini, kembali dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024–2029. Melalui Fraksi Partai NasDem, Martini kini mengemban tugas sebagai anggota Komisi V DPRA setelah sebelumnya menjabat di Komisi IV pada periode 2019–2023.
Dikenal sebagai sosok yang vokal memperjuangkan isu-isu pendidikan, perempuan, dan kesejahteraan sosial, Martini menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.
“Selama saya dipercaya di kursi dewan, saya akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh, menjaga kekhususan daerah kita, dan memastikan perempuan Aceh mendapat tempat yang layak dalam setiap kebijakan,” ujar Martini saat ditemui di sela kegiatan reses di Aceh Timur.
Baca Juga: Serapan APBA 2025 Rendah, Teungku Jamaika Desak Sekda Aceh Ambil Tindakan Konkret
Martini berlatar belakang sebagai pendidik. Ia adalah lulusan sarjana pendidikan dan pernah mengabdi sebagai guru sebelum terjun ke dunia politik. Pengalamannya di dunia pendidikan menjadi fondasi utama perjuangannya di parlemen, khususnya dalam memperjuangkan nasib guru honorer di Aceh.
“Sebagai guru sebelum ke kursi dewan dan lulusan sarjana pendidikan, tentu saja kesejahteraan teman-teman pengajar menjadi hal yang harus saya perjuangkan ke parlemen,” ujarnya.
Selain pendidikan, Martini juga aktif mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program penyediaan rumah layak huni dan alokasi tanah untuk kaum dhuafa. Ia menyampaikan bahwa banyak masyarakat di pelosok Aceh yang belum mendapatkan perhatian serius dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, dan hal tersebut harus direspons dengan kebijakan konkret.
Dalam bidang pemberdayaan perempuan, Martini dikenal sebagai anggota dewan yang konsisten mengangkat isu-isu yang kerap dianggap tabu. Ia mendorong kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan secara adil dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai syariat namun tetap berpihak pada keadilan gender.
Di Komisi V DPRA, Martini juga memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia rutin melakukan kunjungan lapangan untuk mendengar langsung keluhan pelaku UMKM dan memperjuangkan akses bantuan dan pelatihan yang lebih luas bagi mereka.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Mereka butuh akses, butuh perhatian, dan kebijakan yang berpihak,” katanya.
Martini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam berbagai rapat paripurna, ia kerap menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan syariat yang dianggap tebang pilih atau tidak berpihak pada keadilan sosial.
Komitmen Martini dalam memperjuangkan suara rakyat tidak hanya terlihat di ruang sidang, tetapi juga dalam kehadirannya langsung di tengah masyarakat. Ia dikenal sering turun ke lapangan, berdialog dengan warga, dan membawa keluhan mereka ke tingkat kebijakan.
Bagi Martini, politik bukan sekadar jabatan, tetapi sarana pengabdian untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh. (Maulana)
