EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerangkan, sebanyak 40 ribu unit rumah telah dibangun hingga 20 Oktober 2024.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan perumahan dengan memanfaatkan berbagai jenis lahan negara. Hal ini termasuk lahan hasil sitaan kasus korupsi, aset BLBI, serta hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Seluruh lahan tersebut akan dikelola oleh Bank Tanah untuk memastikan proses pembangunan berjalan secara legal dan berkeadilan.
“Presiden telah memberikan arahan yang jelas, termasuk pemanfaatan tanah sitaan dari kejaksaan agung, aset BLBI, hingga HGU yang tak diperpanjang. Semua ini akan dikelola untuk kepentingan rakyat,” ujar Maruarar, Rabu (15/01/2025).
Bahkan kata dia, dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pemerintah juga membahas pengurangan waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulunya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Proses perizinan ini akan dipangkas dari 45 hari menjadi hanya 10 hari, guna mempercepat realisasi proyek perumahan.
Percepatan pembangunan perumahan menjadi fokus utama pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembangunan akan dirancang dengan kepastian hukum dan berorientasi pada keadilan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara legal, dengan kepastian hukum yang kuat, dan memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Maruarar. (rizky)
