EKSPOSTIMES.COM– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Kementerian Keuangan akibat penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Dengan pemblokiran ini, total anggaran Kementerian PU yang tersisa hanya Rp29,57 triliun, jauh dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun yang kemudian dipangkas Rp81,38 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada karena anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Meski demikian, Dody menyatakan pihaknya akan segera melaporkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan harapan ada tambahan alokasi untuk mendukung proyek infrastruktur penting.
“Kalau bisa minta tambahan Rp1.000 triliun, kenapa enggak?” selorohnya.
Akibat pemangkasan anggaran, Kementerian PU harus melakukan efisiensi besar-besaran. Dody mengungkapkan ada 10 kegiatan utama yang dibatalkan, antara lain: Pembatalan proyek fisik yang menggunakan skema Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) dari dana rupiah murni; penundaan pembelian alat-alat baru; pengurangan penggunaan dana tanggap darurat; pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri; engurangan belanja alat tulis kantor (paperless office); penghapusan acara seremonial, seperti Hari Bakti PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia; rapat/seminar dilakukan daring, termasuk rapat kerja dan sosialisasi; pengurangan belanja kehumasan, termasuk pencetakan banner dan seminar kit; efisiensi belanja operasional, seperti pemeliharaan kantor dan sewa kendaraan; maupun penghematan belanja non-operasional, termasuk honor kegiatan, jasa konsultan, serta kajian dan analisis.
Karena masih fokus menyusun ulang anggaran, Dody juga mengonfirmasi bahwa belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN dalam waktu dekat.
“Belum ada rencana ke IKN, kita urusin anggaran dulu,” ujarnya.
Di sisi lain, muncul isu bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menghentikan proyek IKN, terutama setelah anggarannya diblokir Kemenkeu. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi kabar tersebut, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana dan arahan dari Presiden. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif, beserta infrastruktur pendukungnya.
“Kabar bahwa Prabowo membatalkan IKN itu tidak benar. Pembangunan tetap berjalan sesuai arahan Presiden,” tegas Troy, Kamis (6/2/2025). (riz)
