EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto menyerukan efisiensi maksimal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Arahan tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Presiden menegaskan perlunya pemangkasan kebocoran anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kita harus hemat. Kebocoran anggaran harus ditekan. Saya bertekad memberantas kebocoran di semua lini,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kurangi pengeluaran seremoni, kajian, atau seminar yang berlebihan. Fokuskan anggaran pada solusi nyata untuk rakyat,” tegas Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis pemerintah. Ia menyebut kebutuhan pangan adalah fondasi stabilitas sebuah negara.
“Tidak ada negara yang aman jika tidak mampu menjamin kebutuhan makan rakyatnya,” katanya.
Presiden mendorong revitalisasi lumbung pangan nasional hingga tingkat desa sebagai bagian dari kemandirian pangan. Tradisi lumbung desa, menurutnya, adalah warisan kearifan lokal yang perlu dihidupkan kembali.
“Nenek moyang kita sudah ribuan tahun mengajarkan ini. Lumbung desa adalah kekayaan tradisi bangsa yang harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Selain ketahanan pangan, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya swasembada energi. Ia menekankan peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mampu mandiri energi, bersama Brazil dan Kongo.
“Kita harus bijak memanfaatkan potensi ini. Jangan lengah atau terjebak pada kebiasaan yang tidak produktif,” kata Presiden.
Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendukung penuh arahan Presiden terkait efisiensi dan prioritas strategis pemerintah.
Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo berharap pengelolaan APBN tahun 2025 dapat memberikan dampak langsung yang nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. (tim)
