EKSPOSTIMES.COM- Dalam upaya mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru di daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan melalui skema prioritas untuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apa pun.
“Kami ingin mendorong pengusaha-pengusaha baru muncul dari daerah. Jadi, bukan dikasih (IUP), habis itu dijual lagi. Nggak akan dipindahtangankan dalam bentuk apa pun,” tegas Bahlil setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/2/2025).
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Tegaskan Penertiban Penyaluran Solar Subsidi
Larangan serupa juga terdapat pada Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, yang mengatur kepemilikan IUP badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Bahlil berharap, dalam empat hingga lima tahun sejak IUP diberikan kepada UKM, pengusaha tersebut dapat naik kelas menjadi pengusaha besar. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Ungkap Penyebab BBM Shell Kosong di Banyak SPBU
Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Salah satu poin revisi adalah adanya skema prioritas dalam pemberian IUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), selain mekanisme lelang. (tim)
