EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah kemungkinan besar tidak akan merealisasikan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang dijadwalkan mulai 1 Oktober. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Agus Cahyono Adi Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami rencana tersebut. Pemerintah sedang mencari mekanisme yang tepat untuk memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan baik.
“Kami masih melakukan pendalaman untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu memastikan BBM diterima oleh yang berhak. Mekanisme yang tepat masih dicari agar penyaluran di lapangan tertata dengan rapi,” kata Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut akan terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Prabowo Subianto, Agus belum bisa memastikan. Ia hanya menekankan bahwa pemerintah berkomitmen agar distribusi BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan bahwa pengaturan BBM subsidi masih dalam proses pembahasan. Bahlil menegaskan bahwa aturan yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat.
“Soal BBM subsidi, saat ini masih kami bahas. Kami ingin aturan yang dibuat nantinya benar-benar mencerminkan keadilan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan kebijakan mulai 1 Oktober, Bahlil menyatakan bahwa kemungkinan besar belum akan dilakukan.
“Feeling saya, belum,” ungkapnya. (dtc/tim)
