EKSPOSTIMES.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa tim penindakannya sempat diamankan saat tengah memburu Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024. Kejadian ini terjadi di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada awal 2020.
Fakta ini terungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025). Dalam keterangannya, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa tim mereka ditahan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan suruhan Hasto Kristiyanto.
Menurut KPK, insiden tersebut terjadi saat tim penyidik tengah membuntuti Harun Masiku untuk melakukan OTT. Namun, upaya itu terhambat ketika mereka justru ditangkap oleh sejumlah orang di bawah komando AKBP Hendy Kurniawan.
“Saat petugas KPK sedang melakukan pembuntutan dan bersiap untuk menangkap, mereka justru diamankan oleh beberapa orang yang diduga suruhan pemohon (Hasto Kristiyanto) di PTIK,” ungkap Tim Biro Hukum KPK.
Lebih lanjut, sekitar pukul 20.00 WIB, lima anggota tim KPK dihadang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh AKBP Hendy Kurniawan. Akibatnya, operasi tangkap tangan terhadap Harun Masiku dan pihak terkait gagal dilakukan.
Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buronan dan keberadaannya belum diketahui. KPK kembali menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru dengan mencantumkan ciri-ciri fisik dan foto terbaru Harun.
Dalam surat DPO yang diperbarui, Harun Masiku disebut memiliki ciri-ciri berbadan kurus, berkacamata, suara sengau, serta memiliki logat khas Toraja/Bugis. Ia memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, dan kulit sawo matang. Identitasnya juga diperjelas dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317405210370017 dan nomor paspor C1089508.
DPO terbaru ini juga menyertakan empat foto Harun Masiku, di mana ia terlihat mengenakan berbagai pakaian, termasuk kemeja putih, kaos hitam dengan jaket merah, serta batik bermotif.
“DPO ini merupakan pembaruan dari daftar yang sebelumnya diterbitkan pada awal tahun 2020,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (6/12/2024). (tim)
