EKSPOSTIMES.COM- Di tengah gencarnya program percepatan pembangunan desa, suara-suara ketidakpuasan justru menyeruak dari Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kinerja Kepala Desa setempat mulai disorot tajam warga, menyusul banyaknya keluhan terkait pelayanan dan pemerataan program pembangunan desa.
Desa ini tercatat menerima Dana Desa sebesar Rp1,14 miliar pada tahun anggaran 2024. Namun, alih-alih membawa perubahan berarti, dana fantastis tersebut justru meninggalkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Sejumlah warga menilai bahwa implementasi program tidak berjalan maksimal, bahkan cenderung stagnan.
“Sudah hampir dua tahun menjabat, tapi pelayanan kesehatan masih minim, bantuan sosial tidak merata, dan banyak jalan lingkungan yang rusak,” ujar seorang warga kepada tim kami, dengan nada kecewa, Kamis (1/5).
Baca Juga: Dana Desa Rawan Diselewengkan, Menteri Desa Gandeng KPK-Polri-Kejagung
Berdasarkan informasi resmi, Dana Desa Klambir Lima Kampung dicairkan dalam dua tahap. Rp537 juta pada April dan Rp611 juta pada November 2024. Alokasinya mencakup berbagai sektor, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan infrastruktur jalan, pengadaan kambing, hingga pembelian alat kesehatan untuk Posyandu.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Program BLT yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat miskin, justru disebut tidak menyentuh seluruh warga yang berhak.
“Banyak keluarga miskin yang tidak dapat BLT. Kami tidak tahu indikator penilaiannya. Tidak ada sosialisasi yang jelas,” ujar warga lainnya dari Dusun I-B.
Kritik tajam juga mengarah ke proyek pembangunan jalan di dusun-dusun desa. Rp41 juta dialokasikan untuk pembangunan paving block sepanjang 50 meter di Gg. Belimbing, Dusun II-B, serta Rp25 juta untuk rabat beton di Gg. Lonang, Dusun I-B. Namun, warga menyebut proyek tersebut hanya menyentuh sebagian kecil area dan belum berdampak luas.
Baca Juga: Dana Desa Bisa Naik hingga Rp8 Miliar per Tahun Berkat Program Makan Bergizi Gratis
“Kenapa hanya satu gang yang dibangun, sementara yang lain dibiarkan rusak? Apakah proyek ini sudah melalui musyawarah desa yang transparan?” tanya seorang tokoh masyarakat setempat.
Yang lebih mencemaskan, ketika tim media mencoba meminta klarifikasi dari Kepala Desa Klambir Lima Kampung melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini dipublikasikan, tak satu pun respons diterima. Diamnya sang kades kian menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.
Seorang pengamat kebijakan publik dari Medan menegaskan bahwa dengan dana lebih dari satu miliar rupiah, seharusnya warga desa sudah menikmati infrastruktur yang layak dan pelayanan yang baik.
“Jika masyarakat masih mengeluh dan tidak merasakan dampak dari dana yang digelontorkan, maka perlu ada evaluasi dan audit menyeluruh. Pemerintah desa wajib transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kini, masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan instansi pengawas turun tangan untuk mengaudit penggunaan Dana Desa Klambir Lima Kampung Tahun 2024. Bagi warga, transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. (*/tim)
