EKSPOSTIMES.COM – Konflik internal di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut) kian memanas setelah pemecatan Adrianus R. Pusungunaung dari jabatannya sebagai Wakil Ketua PWI Sulut. Keputusan ini menuai polemik karena dinilai ilegal dan bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) PWI Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty alias Maemossa, menegaskan bahwa pemecatan Adrianus tidak memiliki dasar hukum yang sah. Ia menyoroti bahwa Ketua dan Sekretaris PWI Sulut sebelumnya, Voucke Lontaan dan Merson Simbolon, telah lebih dulu dicopot melalui SK Nomor 134-PGS/A/PP-PWI/II/2025 yang diterbitkan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.
“Voucke dan Merson tidak lagi memiliki kewenangan di PWI Sulut. Saya dan Ardison Kalumata telah ditunjuk oleh PWI Pusat untuk melanjutkan kepengurusan hingga akhir masa bakti 2021-2026,” ujar Maemossa dalam konferensi pers pada Selasa (4/3/2025).
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus PWI Sulut untuk menghormati keputusan PWI Pusat dan tidak mengambil langkah yang bertentangan. “Setiap tindakan di luar sepengetahuan saya dan Sekretaris Ardison Kalumata adalah ilegal. Keputusan tanpa persetujuan kami tidak sah,” tegasnya.
Pemecatan Adrianus Diputuskan dalam Rapat yang Dipertanyakan
Sebelumnya, pemecatan Adrianus diputuskan dalam rapat pengurus harian PWI Sulut yang digelar pada Senin (3/3/2025). Rapat ini dipimpin oleh Voucke Lontaan dan dihadiri beberapa pengurus, termasuk Wakil Ketua Bidang Organisasi Jimmy Senduk, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Donald Kuhon, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Jimmy Endey, serta Sekretaris Merson Simbolon.
Selain memberhentikan Adrianus, rapat ini juga mengusulkan agar kartu tanda anggota (KTA) PWI milik Adrianus dicabut oleh PWI Pusat yang dipimpin oleh Hendry Ch. Bangun.
“Adrianus diberhentikan karena menyatakan dukungan kepada kepengurusan PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa yang tidak sah secara hukum,” kata Voucke.
Sebagai pengganti Adrianus, rapat memutuskan untuk menunjuk Joppy Senduk, yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kota Manado, sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PWI Sulut.
Adrianus Pusungunaung: Saya Paham Hukum, Tidak Bisa Ditipu
Menanggapi pemecatan ini, Adrianus R. Pusungunaung menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru menunjukkan inkonsistensi pengurus PWI Sulut.
“Saya tidak mendukung Hendry Ch. Bangun karena dia sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan PWI pada 16 Juli 2024. Keputusan ini sudah dipublikasikan luas di berbagai media,” ungkap Adrianus.
Sebagai Wakil Ketua yang membidangi hukum, ia menegaskan bahwa dirinya bertindak sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
“Saya tidak buta hukum. Justru karena saya memahami aturan, maka saya mendukung kepemimpinan PWI yang sah, yakni Zulmansyah Sekedang,” katanya.
Ketua Umum PWI Pusat: Pemecatan Adrianus Ilegal
Menanggapi konflik ini, Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menegaskan bahwa keputusan Voucke dan Merson untuk memecat Adrianus tidak sah.
“Voucke dan Merson sudah dicopot, jadi bagaimana mungkin mereka masih berhak memberhentikan pengurus? Ini pelanggaran PD/PRT PWI,” tegas Zulmansyah.
Ia juga mengimbau seluruh anggota PWI Sulut untuk tidak mengikuti arahan dari Voucke dan Merson.
“Mereka tidak lagi memiliki kewenangan di PWI. Semua tindakan mereka atas nama PWI adalah ilegal. Kami sudah menunjuk Vanny Loupatty dan Ardison Kalumata sebagai Plt. Mohon hormati keputusan ini,” pungkasnya.
Konflik internal ini menunjukkan betapa krusialnya kepemimpinan yang solid dan sah dalam organisasi profesi wartawan. PWI Pusat berharap polemik ini bisa segera diselesaikan agar roda organisasi kembali berjalan dengan baik.
(*/Riz)
