EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur negara tetap dicairkan pada 2026. Tambahan penghasilan tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan untuk membantu kebutuhan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.
Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang disahkan pada Maret 2026. Regulasi tersebut mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 disebutkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan paling cepat pada Juni 2026. Dengan ketentuan itu, pencairan diperkirakan mulai berlangsung awal Juni seperti pola tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2025, pemerintah mulai menyalurkan gaji ke-13 sejak 2 Juni kepada ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pensiunan.
Namun, pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala administratif di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026,” demikian ketentuan dalam PP tersebut.
Artinya, pencairan berpotensi berlangsung bertahap bergantung kesiapan masing-masing instansi.
Penerima gaji ke-13 mencakup PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan. Pemerintah juga memasukkan penerima pensiun berupa janda, duda, maupun anak penerima pensiun, termasuk veteran dan penerima tunjangan kehormatan lainnya.
Sementara pekerja swasta tidak termasuk dalam skema gaji ke-13 karena tunjangan tersebut khusus diberikan kepada pegawai yang penghasilannya bersumber dari anggaran negara.
Bagi PPPK dan pegawai non-ASN, pemerintah menetapkan sejumlah syarat. Pegawai non-ASN tetap berhak menerima gaji ke-13 apabila telah bekerja terus-menerus paling singkat satu tahun, memiliki perjanjian kerja yang memuat hak tersebut, atau ditetapkan melalui keputusan pejabat pembina kepegawaian.
Khusus PPPK, besaran gaji ke-13 dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Namun, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender tidak masuk kategori penerima pada tahun berjalan.
Pemerintah menetapkan besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Untuk ASN pusat, komponen itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.
Sementara ASN daerah menerima komponen berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).
CPNS memperoleh 80 persen dari gaji pokok beserta tunjangan, sedangkan pensiunan menerima sebesar satu kali uang pensiun bulanan. Guru dan dosen yang tidak memperoleh tunjangan kinerja tetap menerima satu kali tunjangan profesi.
Pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan lembaga nonstruktural dan pegawai non-ASN. Ketua atau kepala lembaga nonstruktural menerima paling tinggi Rp31,4 juta, sedangkan pegawai non-ASN setara jabatan Eselon I maksimal Rp24,8 juta.
Adapun pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan menerima nominal berbeda sesuai masa kerja. Untuk lulusan S1 atau D4, misalnya, besaran tertinggi mencapai Rp7,8 juta bagi masa kerja di atas 20 tahun. Sementara lulusan S2 dan S3 dapat menerima hingga Rp9 juta.
Pemerintah selama ini menempatkan pencairan gaji ke-13 berdekatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Kebijakan itu dimaksudkan membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mulai dari biaya daftar ulang hingga perlengkapan sekolah.
Meski jadwal rinci pencairan masih menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi, ASN dan pensiunan diperkirakan mulai menerima gaji ke-13 pada Juni 2026. (dtc/christian)
